Jumat, 22 Februari 2013 - 10:09:41 WIB
Demi Perbaikan Krisis Kepercayaan, SBY Naikkan Gaji Kepala Daerah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) – Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji kepala daerah mendapat sorotan.
Sejumlah pihak menilai langkah itu tidak pantas karena sebagian besar kepala daerah belum menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan upaya itu dicurigai sebagai penanaman politik balas budi jelang Pemilu 2014.
Pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan, seharusnya para kepala daerah sadar bahwa tugasnya dalam melayani masyarakat masih belum maksimal.
Menurutnya, Presiden dan para kepala daerah hendaknya menyadari ketimpangan pendapatan masyarakat yang masih memprihatinkan. Dengan kondisi demikian, tidak pantas jika para pemimpin menuntut kenaikan gaji.
”Saya khawatir, tuntutan kenaikan gaji para kepala daerah ini nanti akan dijadikan justifikasi bagi Presiden dan jajaran menteri untuk menaikkan gaji mereka sendiri,” ujar Ari di Jakarta, Jumat (22/02).
Ari juga tidak menutupi kecurigaannya bahwa kenaikan gaji kepala daerah diarahkan untuk kepentingan pengaruh politik pasca 2014 nanti. Sebab, kebijakan kenaikan gaji bisa jadi bisa untuk menanamkan pengaruh atau semacam menanam budi baik di saat masih berkuasa.
”Apalagi, Presiden cenderung mudah menyetujui usulan tersebut, sementara saat ada usulan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak sangat lamban dalam memutuskan atau bahkan tidak ada keberpihakan,” ucapnya. (K-5/Roy)
Sejumlah pihak menilai langkah itu tidak pantas karena sebagian besar kepala daerah belum menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan upaya itu dicurigai sebagai penanaman politik balas budi jelang Pemilu 2014.
Pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan, seharusnya para kepala daerah sadar bahwa tugasnya dalam melayani masyarakat masih belum maksimal.
Menurutnya, Presiden dan para kepala daerah hendaknya menyadari ketimpangan pendapatan masyarakat yang masih memprihatinkan. Dengan kondisi demikian, tidak pantas jika para pemimpin menuntut kenaikan gaji.
”Saya khawatir, tuntutan kenaikan gaji para kepala daerah ini nanti akan dijadikan justifikasi bagi Presiden dan jajaran menteri untuk menaikkan gaji mereka sendiri,” ujar Ari di Jakarta, Jumat (22/02).
Ari juga tidak menutupi kecurigaannya bahwa kenaikan gaji kepala daerah diarahkan untuk kepentingan pengaruh politik pasca 2014 nanti. Sebab, kebijakan kenaikan gaji bisa jadi bisa untuk menanamkan pengaruh atau semacam menanam budi baik di saat masih berkuasa.
”Apalagi, Presiden cenderung mudah menyetujui usulan tersebut, sementara saat ada usulan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak sangat lamban dalam memutuskan atau bahkan tidak ada keberpihakan,” ucapnya. (K-5/Roy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar